MAKALAH POTENSI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

MAKALAH

POTENSI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan

Dosen Pengampu: Agus Gunawan, S.Akun.,M.E

Disusun Oleh :

Ilah Siti Solehah	: 123118928
Sandha Kusuma Dewi	: 223118942
Muhidin	: 213118923
Neneng Desi Prawati	: 2232191063
Jumaenah Cahya Ningsih	: 2232191064
Riska Indriyani	: 2232191083
Amalil Wahid	: 213118912

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) DWIMULYA

SERANG BANTEN

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga kami pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas Makalah dengan judul “Potensi Dan Pembangunan Provinsi Banten” tepat pada waktunya.

Semoga tugas makalah yang telah kami susun ini turut memperkaya khazanah ilmu Ekonomi Pembangunan serta bisa menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca.

Selayaknya kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami juga menyadari bahwa tugas Makalah ini juga masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu kami mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca sekalian demi penyusunan tugas Makalah dengan tema serupa yang lebih baik lagi.

Serang, Oktober 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Profil Provinsi Banten1

1.2 Rumusan Masalah4

BAB II PEMBAHASAN5

2.1 Pengertian Potensi5

2.1.1 Potensi Bisnis di Provinsi Banten5

2.1.1.1 Potensi Pertanian5

2.1.1.2 Potensi Peternakan6

2.1.1.3 Potensi Kelautan dan Perikanan6

2.1.1.4 Potensi Pertambangan Banten7

2.2 Pengertian Pembangunan7

2.2.1 Prioritaskan Delapan Program Pembangunan 20199

BAB III PENUTUP17

3.1 Kesimpulan17

3.2 Saran17

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesidenan Banten Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2000. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota tangerang Selatan. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km2 atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta.

Secara geografis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 5 07’50” – 7 01’1” Lintang Selatan dan 105 01’11” – 106 07’12” Bujur Timur.

Provinsi Banten terdiri dari 8 wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten serta 4 kota yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri, yaitu :

a. Kabupaten Lebak;

b. Kabupaten Pandeglang;

c. Kabupaten Serang;

d. Kabupaten Tangerang;

e. Kota Cilegon;

f. Kota Tangerang;

g. Kota Serang;

h. Kota Tangerang Selatan

Gambar 1:

Persentase Luas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Sumber : BPS Provinsi Banten

Wilayah Provinsi Banten yang memiliki bentang alam mulai dari puncak gunung sampai laut memiliki sumberdaya alam cukup besar berupa lingkungan darat, laut dan pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Provinsi Banten 17.342,92 km² yang terdiri atas:

a. wilayah darat (4 kabupaten dan 4 kota) seluas 9.662,92 km²;

b. wilayah laut sejauh 12 mil, seluas ± 7.680 km² yang diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut lepas;

c. perairan kepulauan (dengan asumsi panjang pantai Provinsi Banten 400 km dan 1 mil laut = 1,6 km).

Gambar 2

Peta Provinsi Banten

Adapun batas wilayah adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa;

b. Sebelah Timur dibatasi oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;

c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Hindia;

d. Sebelah Barat dibatasi oleh Selat Sunda.

1.2 Rumusan Masalah

a. Mengetahui potensi ekonomi di wilayah Banten

b. Mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Banten

c. Serta mengetahui program pembangunan provinsi Banten

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Potensi

Secara umum pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Salah satu pakar yang mencoba mendeskripsikan kata potensi adalah Wiyono. Menurutnya potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiyono tersebut potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Majdi potensi adalah kemampuan yang masih bisa di kembangkan lebih baik lagi, secara sederhana potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan.

2.1.1 Potensi Bisnis di Provinsi Banten

2.1.1.1 Potensi Pertanian

Sejak tahun 2002 silam, tingkat produksi pertanian di daerah banten mengalami peningkatan yang cukup positif, meskipun kecenderungannya masih terbilang lamban. Seperti pada tahun 2005, potensi pertanian banten mulai berkembang

menjadi 364.721 ha dan 1.812.495 ton dengan tingkat produksi perhektar sekitar 49,6 ton/ha.

2.1.1.2 Potensi Peternakan

Beberapa hewan ternak yang dapat dibudidayakan masyarakat banten antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, jumlah keseluruhan populasi ternak yang dibududayakan masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun 2002-2004 dengan rata-rata laju pertumbuhan jumlah dan jenis populasi sebesar 24,97% per tahun. Sedangkan untuk populasi unggas, jumlahnya mengalami laju pertumbuhan sekitas 16,70% pada tahun 2002-2005.

2.1.1.3 Potensi Kelautan dan Perikanan

Provinsi banten merupakan wilayah yang sangat strategis, dengan luas wilayah sekitar 8.800,83 km² dan garis pantai 517,42 km. Banten memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar, letaknya yang berbatasan dengan ibu kota Negara dan juga sebagai jembatan gerbang pulau jawa dan Sumatra, menjadikan banten sebagai daerah yang paling strategis di sector kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia. Beberapa potendi kelautan dan perikanan yang cukup menonjol antara lain potensi ikan tangkap, budidaya

ikan air tawar, terumbu karang, rumput laut, karang hijau, objek wisata pantai, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Potensi Pertambangan Banten

Potensi pertambangan banten terdapat di wilayah pandeglang bagian selatan dengan hasil tambang berupa emas, perak, titanium, pasir besi, minyak bumi dan galian C, sedangkan untuk potensi batubara banyak ditemukan di daerah Bayah, Bojong Manik, dan Cimandiri. Selain itu, ditemukan pula kandungan minyak bumi di wilayah kabupaten Pandeglang dan Lebak, serta pasir besi yang saat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah setempat.

2.2 Pengertian Pembangunan

Ada banyak sekali pendapat para pakar mengenai definisi pembangunan. Beberapa di antara pendapat tesebut yaitu :

1. Mohammad Ali

Menurut Mohamma Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.

2. Seers

Menurut Seers, pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara

berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial.

3. Inayatullah

Menurut Inayatullah, pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri.

4. Rogers dan Shoemaker

Menurut Rogers dan Shoemaker, pengertian pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.

5. Drs. Joko Untoro

Menurut Drs. Joko Untoro, pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan per kapita.

6. Benny H. Hoed

Menurut Benny H. Hoed, pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan,

dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

7. Dissaynake

Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.

2.2.1 Prioritaskan Delapan Program Pembangunan 2019

Serang (Antara News Banten) - Pemerintah Provinsi Banten merancang delapan program prioritas bidang pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2019 diantaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa mengatakan, usulan awal dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Pra Musrenbang RKPD) Proviinsi Banten Tahun 2019, ada sekitar 127 program usulan yang masuk untuk delapan prioritas pembangunan. Delapan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut diantaranya :

1. Bidang infrastruktur

Pemerintah provinsi Banten menganggarkan sekitar Rp1,17 triliun dalam RAPBD Banten 2019 untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. "Masih ada sekitar 75,78 kilometer jalan provinsi yang harus dibangun," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai menyampaikan nota pengantar Raperda APBD Banten 2019 di DPRD Banten di Serang, Selasa.

2. Bidang Pendidikan

Masuk sebagai bidang yang menjadi fokus dan menjadi program prioritas Pemprov Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menggelar Forum Rencana Kerja di Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten di Pandeglang, Kamis (22/2).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih, mengingatkan kepada pelaku pendidikan akan pentingnya peran guru dalam keberadaan suatu bangsa. Untuk itu, diperlukan dedikasi yang tinggi dalam menjalankannya. “Bapak ibu sekalian, ketika masa perang dunia ke II berkecamuk, dan Hirosima-Nagasaki hancur lebur oleh bom atom sekutu pada tahun 1945, pertanyaan yang terlontar dari kaisar Hirohito pada waktu itu adalah, berapa orang jumlah guru yang tersisa?,” ujar Engkos mengingatkan pentingnya peran guru. Menguatkan apa yang disampaikan oleh Kadindik tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Suharta kembali

mengingatkan bahwa pemerintah provinsi tengah serius membangun pendidikan di Banten. Hal ini terbukti dari besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk pendidikan, melebihi anggaran untuk infrastruktur di Banten. “Kurang lebih 6.100 guru, minus honor. Ini bukan hal yang mudah dalam menganggarkan. Dan Tahun 2018 ini kita menganggarkan 1,8 triliun untuk pendidikan, lebih besar dari anggaran infrastruktur yang hanya 1,4 triliun,” ungkap Sekda. Menurut Sekda, berbicara masalah pendidikan SMA/ SMK, bukan berarti yang lain tidak penting. Tetapi hal tersebut memang menjadi tanggung jawab yang besar saat ini, setelah adanya undang undang yang memberikan pendelegasian kewenangan dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi mengenai pendidikan menengah SMA dan SMK. Untuk itu, pada Forum Renja Dindik 2019 ini Sekda kembali mengajak kepada para guru yang hadir,agar sama sama menyatukan visi dalam membangun pendidikan di Banten yang lebih baik.“Mari kita samakan visi dan misi untuk menuju pendidikan Banten lebih baik yang menjadi program prioritas dari pak Gubernur,” cetus Ranta.

3. Kesehatan

Pemprov mengalokasikan anggaran kesehatan gratis senilai Rp150 miliar dan pada APBD Perubahan 2019 direncanakan senilai Rp 60 miliar,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas

Kesehatan Provinsi Banten, dr Ariani Sugiarti, di Serang, Jumat (9/8)

4. Pangan

Pengadaan lahan untuk pembangunan pusat distribusi pangan (PDP) Provinsi Banten di Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang yang ditargetkan rampung pada 2018 belum bisa direalisasikan. Pengadaan lahan sekitar 10,33 hektare tersebut, akan dilanjutkan pada 2019. “Sebenarnya tinggal proses tahapan akhir proses pembebasan lahan. Namun, karena waktunya terlalu mepet, jadi kemungkinan akan diluncurkan pada 2019 mendatang,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Pendagangan (Disperindag) Banten, Babar Suharso. Anggaran yang sudah disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut, mencapai Rp 68 miliar. Namun, anggaran tersebut, belum terserap, karena pengadaan lahannya belum terealisasi. “Memang agak terlambat untuk tahap tiga dan tahap empat ini, karena penetapan lokasinya sudah keluar,” ujarnya.

5. Pariwisata

6. Sosial

Anggaran yang yang diusulkan pada APBD 2020, masih sama dengan anggaran 2019, yaitu senilai Rp1.750.00 untuk masing-masing keluarga penerima manfaat atau rumah tangga sasaran. Adapun jumlah keluarga penerima manfaat pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 50.000 keluarga atau sama dengan jumlah

penerima bantuan tahun 2019. Sehingga total bantuan untuk keluarga yang akan dialokasikan Pemprov Banten pada 2020 senilai Rp 87 miliar.

7. Bidang Ekonomi

Serang - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp 432 miliar dalam APBD Banten 2019 untuk bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten/kota, partai politik dan pemerintahan desa. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi Banten Agus Setiadi di Serang, Jumat (3/5), mengatakan pemberian bantuan di Tahun Anggaran (TA) 2019 bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

8. Penataan kawasan Banten Lama

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp 220 milyar untuk proyek revitalisasi kawasan wisata bersejarah Banten Lama di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan alokasi anggaran Rp 220 miliar dilakukan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. "Dimulai dari ABBD 2018 ini," ujar Wahidin, Rabu 7 November 2018. Anggaran tersebut, Wahidin menjelaskan, untuk menata Kawasan Wisata Ziarah Mesjid Agung Banten Lama di Desa Banten, perbaikan jalan utama dari pusat kota ke Banten Lama, hingga jalan-jalan kecil di

sekitar kawasan cagar budaya itu. "Penganggaran akan dilakukan mulai pada APBD Banten 2018 sebanyak Rp 100 miliar," kata Wahidin.

Dari delapan (8) program pembangunan yang di prioritaskan untuk provinsi Banten, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya berkata ''Usulan awal program prioritas itu masuk dalam 1.034 kegiatan dengan nilai anggaran mencapai Rp 8,27 triliun untuk Tahun 2019. Namun setelah kita evaluasi nilainya turun menjadi sekitar Rp 5,4 triliun dengan 907 kegiatan,"kata Hudaya pada Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 yang dibukan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurutnya, usulan program RKPD Tahun 2019 akan ditetapkan pada Mei 2018 dan diharapkan semua pihak bisa mengawal usulan program prioritas Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Banten. “Kemungkinan kesanggupan anggaran yang dimilki untuk menjalankan program dan kegiatan itu dalam bentuk belanja langsung sekitar Rp 4,3 triliun. Ujung-ujungnya kemungkinan sekitar Rp 4,7 sampai Rp 4,8 triliun,"kata Hudaya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, program prioritas yang akan dilalksanakan pada 2019 di Provinsi Banten terutama program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, diantaranya persoalan

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi dan pariwisata. Bidang infrastrur tersebut diantaranya yang mendukung terhadap pembangunan pertanian, pariwisata, pendidikan dan lainnya. ''Prioritasnya kita selesaikan program sesuai RPJMD yang sudah kita sepakati bersama,"kata Wahidin.

Wahidin juga mengatakan, perencanaan yang telah disusun dari pemerintahan di tingkat desa hingga pemerintah provinsi terkadang tidak terealisasi dengan baik. Hal itu disebabkan kurangnya dukungan angggaran yang dimiliki pemeirntah daerah atau terdegradasi karena anggaran yang terbatas. Untuk itu, Gubernur Banten menyampaikan perlu energi bersama untuk mengawal setiap perencanaan yang telah disusun. Dengan demikian kebijakan yang dibuat, didasarkan kepada perencanaan yang matang dan berasal dari tingkat paling bawah.

Ia mengatakan, terdapat beberapa sektor penting yang masih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sektor penting tersebut diantaranya persoalan kemiskinan, pelayanan kesehatan pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.

Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, Musrenbang merupakan tahapan perencanaan partisipasif pembangunan. Pemeritnah daerah berharap adanya masukan dan saran dari ''stakeholder'' di Banten dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil. ''Melalui kegiatan ini akan dihasilkan kesepakatan bersama tentang isu strategis untuk pembangunan tahun 2019. Dengan demikian

pemerintah akan mampu menjadikan skala prioritas pembangunan yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang,"kata Ranta.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari berbagai ulasan yang telah dijelaskan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa daerah Provinsi Banten memiliki banyak potensi pada berbagai sector baik di sector infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pangan. Hal ini membuktikan bahwa daerah Provinsi Banten tidak kalah saing dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

3.2 Saran

Sesuai dengan judul makalah ini, saya berharap semoga potensi dan Pembangunan daerah Provinsi Banten dapat digali dan dikelola serta berkembang dengan sebaik mungkin sehingga daerah ini dapat lebih maju dan berkembang serta potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Provinsi Banten itu sendiri. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca